Di era digital yang semakin kompleks, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi senjata utama dalam menjaga keamanan siber. Sistem AI kini digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, menganalisis serangan siber secara real-time, dan merespons ancaman lebih cepat dibandingkan manusia. Teknologi seperti machine learning memungkinkan AI untuk mempelajari pola serangan dan mengidentifikasi anomali secara otomatis, memberikan lapisan pertahanan yang adaptif dan efisien bagi perusahaan maupun lembaga pemerintah. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan terhadap AI, muncul pertanyaan penting: siapa yang mengawasi sistem pengawas ini?

Mesin-mesin cerdas yang dirancang untuk melindungi justru bisa menjadi celah baru jika tidak diawasi dengan ketat. Kesalahan algoritma, data yang bias, atau manipulasi sistem bisa membuat AI salah mengambil keputusan—misalnya, memblokir akses pengguna yang sah atau gagal mendeteksi serangan tersembunyi. Lebih jauh, ketika AI diberi kewenangan untuk merespons secara otomatis tanpa campur tangan manusia, risiko kehilangan kontrol atas sistem pertahanan digital semakin besar. Ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan transparansi, audit teknologi, dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa AI tetap berada dalam kendali manusia.

Ironisnya, di saat AI menjadi “penjaga gerbang” dunia maya, pengawasan atas AI itu sendiri masih sering tertinggal. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem keamanan berlapis yang tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga mengedepankan akuntabilitas, etika, dan keterlibatan manusia. Dalam dunia yang diawasi oleh mesin, manusia tetap harus menjadi pengawas terakhir—agar pengamanan yang diciptakan tidak berubah menjadi ancaman baru.